Berita
SIKKEP, Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Di Lampung Tengah
Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan Rapat Koordinasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Melalui Cross Cutting Program (SIKKEP) yang dilaksanakan di Aula Bappeda Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 14 Oktober 2024. Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Setdakab. Lampung Tengah, Drs. Eko Dian Susanto, M.IP, dengan didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Tengah, Imam Fatkuroji, S.STP., M.IP dan dihadiri oleh Perangkat Daerah terkait dan Stakeholders Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah.
Selanjutnya, penekanan dalam rapat tersebut pada sasaran kelompok masyarakat yang terdata dalam P3KE yang telah dipadupadankan denganDTKS dan tidak mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Data tersebut selanjutnya akan menjadi dasar intervensi dari program SIKKEP. Bentuk intervensi dari SIKKEP akan merujuk pada upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu mengurangi beban masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kantong/wilayah kemiskinan.Dalam sambutannya, Asisten menegaskan bahwa dalam penanganan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Tengah tidak bisa dilaksanakan dengan cara yang biasa, melainkan memerlukan terobosan dan inovasi agar strategi penghapusan kemiskinan ekstrem dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu dukungan dari semua pihak dan integrasi tindakan agar terfokus pada pencapaian tujuan penghapusan kemiskinan. Terobosan dan inovasi dimaksud melalui penerapan program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Melalui Cross Cutting Program (SIKKEP).
Asisten meminta kepada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah untuk segera melaksanakan padupadan DTKS dengan P3KE sekaligus melakukan pemetaan terhadap kelompok masyarakat yang memerlukan kebutuhan sangat mendesak (intervensi program untuk jangka pendek). Data hasil pemadanan tersebut akan diberikan kepada lintas sektor terkait sebagai dasar sasaran yang akan di intervensi baik melalui CSR maupun program kegiatan lainnya.
Dalam rapat tersebut, Perangkat Daerah menyatakan dukungannya terhadap program SIKKEP sesuai dengan kewenangan dan alokasi anggaran yang tersedia, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung terkait dengan kependampingan penyusunan APBdes dan pengelolaan sumber daya kampung, seperti pemberdayaan bibit pinang dan alpukat yang diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat kampung, Dinas Kesehatan melakukan peningkatan pelayanan langsung pada puskesmas, Rumah Sakit Demang Sepulau Raya dalam peningkatan pengobatan kelompok masyarakat P3KE, Dinas PPKB dalam melaksanakan peningkatan pelayanan KB keliling sebagai bentuk program pengendalian penduduk.
Disamping itu, stakeholder yang hadir menyatakan kesiapan dan dukungan terhadap program SIKKEP. Dukungan dan kesiapan Basnaz berupa upaya meringankan beban masyarakat P3KE melalui program beasiswa, bantuan pembiayaan kesehatan, dan bedah rumah bagi masyarakat P3KE. PT. Bank Rajasa dan Bank Lampung menyatakan siap berkontribusi dalam sumbangan bantuan modal usaha serta pemberian CSR dibidang Pendidikan dan Kesehatan, PT. GGPC siap memberikan dukungan berupa pembinaan kewirausahaan terhadap masyarakat kelompok P3KE yang akan diintervensi melalui program SIKKEP dan CSR yang sangat dibutuhkan masyarakat. PT. Sungai Budi Group siap memberikan dukungan dalam percepatan kemiskinan ekstrem dengan mekanisme perekrutan tenaga kerja non terampil bagi kelompok masyarakat P3KE. PT. Indo Prima Beef, CSR sudah dilaksanakan oleh perusahaan dalam bentuk bantuan sembako kepada warga masyarakat sekitar pada Hari Raya dan Agenda Jumat Berkah. PT. Indo Prima Beef siap memberikan dukungan terutama kebutuhan mendesak bagi masyarakat P3KE. BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan pihak swasta yang ingin memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan terutama bagi tenaga kerjanya yang termasuk dalam masyarakat P3KE. BPJS Kesehatan mengutarakan bahwa terdapat 15.000 kuota dari kementerian Kesehatan untuk mengcover masyarakat P3KE. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan memerlukan dukungan dari Dinas Sosial untuk segera memberikan data masyarakat P3KE yang memerlukan bantuan pembayaran Jaminan Kesehatan.